suara banua news – BATOLA, Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) Percepatan Pencegahan Stunting (anak kerdil), Rabu (21/10/2020).
RAKORTEK secara virtual yang diikuti 12 organisasi perangkat daerah (OPD) dari 34 provinsi serta bupati/walikota dari 103 lokasi prioritas ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto,
Yang menarik, Rakortek yang dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ini juga dirangkai pembacaan komitmen bersama pencegahan stunting untuk 100 kabupaten/kota daerah prioritas 2021 yang diwakili 5 bupati/walikota yakni Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani A.S., S.H, Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan, M.Si, Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto, S.Sos, M.AP, Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si, dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH.
Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS di sela mengikuti rakortek secara virtual beserta SKPD terkait di Ruang Monitoring Center Setara Network Diskominfo Kabupaten Barito Kuala mengaku bangga mendapat kesempatan membacakan komitmen bersama pencegahan stunting mewakili 100 tahun kepala daerah prioritas tahun 2021 di Indonesia.
Terlebih, dalam video yang ditayangkan di sela Rakortek tersebut ia menjadi satu-satunya kepala daerah wanita.
“Ditunjuknya Barito Kuala sebagai perwakilan kabupaten/kota bahkan mewakili regional Kalimantan dalam pembacaan komitmen menunjukan perhatian Pemerintah Pusat atas upaya pencegahan stunting yang dilakukan selama ini,” katanya.
Ia berharap dengan masuknya Kabupaten Barito Kuala sebagai prioritas pencegahan dari Pemerintah Pusat semakin menambah keseriusan agar keberadaan stunting benar-benar bisa teratasi dan tidak ada lagi.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin saat membuka rakortek meminta seluruh kepala daerah memiliki komitmen tegas dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak, mengingat anggaran yang diberikan pemerintah pusat cukup besar untuk percepatan penurunan stunting.
“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisai untuk pencegahan,” katanya.
Wapres mengatakan, sebenarnya sudah banyak anggaran dan program percepatan penurunan stunting yang disusun pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (K/L) untuk dijalankan oleh pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawaati mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan belanja Rp27,5 triliun untuk diberikan kepada K/L untuk anggaran percepatan penanganan stunting. Belanja APBN tersebut dibdrikan untuk 20 K/L yang bertanggungjawab mencapai 86 output dalam rangka penurunan angka stunting di 260 kabupaten/kota.
“Belanja K/L sebesar Rp27,5 triliun tersebut dengan rincian Rp1,8 triliun untuk intervensi spesifik , Rp24,9 triliun untuk intervensi sensitif dan Rp800 miliar untuk dukungan koordinasi. Kami berharap anggaran yang besar itu betul-betul menghasilkan dampak manfaat dalam mengurangi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting,” katanya.
Selain untuk belanja K/L, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemerintah daerah, melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), untuk mendukung percepatan penanganan stunting yang terintegrasi.
Pemerintah berambisi untuk menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2013, angka stunting pada anak di Indonesia tercatat mencapai 37,2 persen dan angka tersebut terus menurun hingga 2018 menjadi 30,8 persen.
Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, pada 2019 terdapat 27,7 persen atau sekitar 6,5 juta anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting.***
ahim sbn
