suara banua news-MARTAPURA, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi menyatakan, koreksi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan dalam usulan kebijakan umum anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dilakukan demi efisiensi dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
ROFIQI menuturkan, beberapa program yang dianggarkan SKPD dicoret karena dinilai tidak efisien dan tidak memberi dampak perubahan mendasar. Dengan evaluasi ini, lanjut Rofiqi, akan membuat program pembangunan menjadi lebih fokus dan tajam.
“Tugas masing-masing SKPD menjelaskan dengan masuk akal dan jelas program yang dianggarkan’,”kata Rofiqi, Kamis (26/11/2020).
Ditambahkannya, walau sudah melalui evaluasi dan dibahas dalam rapat APBD bersama DPRD, tidak menampik kemungkinan adanya potensi sejumlah anggaran yang tidak tepat.
Dia kemudian membeberkan sejumlah anggaran yang dianggap tidak tepat. Seperti anggaran tambahan sebesar Rp.500 juta untuk rehab gedung dan lain lain di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar. Meski SKPD ini berjanji menambahkan penghasilan dari yang ada sebesar 30 persen.
” Dikasih 30 persen, tapi diminta Rp.500 juta. Seberapa sih nilainya 30 persen itu?,” ujar Rofiqi.
Selanjutnya Rofiqi juga meminta agar menghapus biaya pengadaan mibil dinas pada Dinas Perikanan sebesar Rp.399 juta dan dialihkan pada mata anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan atau operasional.
Koreksi serupa juga di minta Ketua DPRD Kabupaten Banjar ini terhadap Dinas TPH, terkait anggaran sebesar Rp.3 hingga Rp.4 miliar untuk pembangunan gudang dan peralatan gudang, karena peralatan yang ada sudah tidak layak pakai.
Untuk PD Pasar sebut Rofiqi, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar merekomendasikan kepada kepada Bupati Banjar untuk dibubarkan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait, menyusul perhitungan pendapatan PD Pasar berbanding dengan biayanya lebih kurang Rp.12 miliar.
Kemudian untuk BUMD seperti PD Baramarta, PT.BIM dan PDAM Intan Banjar ditarget untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
” Seperti diketahui, PD Pasar berkontribusi Rp.450 juta, PD Baramarta berkontribusi Rp.2.4 miliar tetapi ada tunggakan tahun sebelumnya yang totalnya mencapai Rp.10 miliar. Kemudian PT BIM berkontribusi Rp.5 miliar dan PDAM Rp.3 miliar,” bebernya.***]
rahmadi sbn
