suara banua news -BANJARBARU, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada di daerah terpencil.
BAHKAN, Risma meminta pihak bank langsung yang mengantarkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Pernyataan itu disampaikan Risma saat melakukan pertemuan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Himpunan Bank Negara (Himbara) penyalur bansos dan kepala Dinas Sosial se Kalsel di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Jalan Trikora Kota Banjarbaru, Rabu (15/9/2021).
“Saya minta Bank datang langsung ke daerah terpencil untuk menyerahkan uang bantuan. Kasian masyarakat hanya untuk mendapatkan uang Rp300 ribu harus menempuh perjalanan 15 jam,” ujar mantan Wali kota Surabaya itu.
Dia juga akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk membicarakan persoalan daerah terpencil agar bisa ditetapkan sebagai Komunitas Adat Terpencil. “Sehingga kita bisa buat treatment yang berbeda,” cetusnya.
Sebelumnya, Risma sempat marah ketika bank memblokir kartu penerima bansos PKH di Provinsi Kalsel.
“Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini,” tegasnya.
Risma meminta semua bantuan dengan alasan kartu terblokir hari ini juga didistribusikan.
“Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin,” cetusnya.
Karuan saja, acara pemadanan data pun berlangsung panas dan seru. Risma mencecar satu persatu pendamping program keluarga harapan dan kepala dinas sosial se Kalsel.
Dia ingin mendengar penjelasan secara langsung apa saja kendala yang dihadapi selama ini, kenapa bansos masih ada menuai masalah baik soal penyaluran maupun penerima manfaat.
Dia juga menyinggung soal uang bantuan yang diberikan banyak yang salah dalam penggunaannya, misalnya dibelikan rokok.
Karena itu, agar belanja masyarakat miskin bisa dikendalikan, maka pemerintah tidak lagi memberikan uang cash. “Hasil survei yang diberitahukan bapak presiden, yang pertama memang dibelikan beras, namun yang kedua dibelikan rokok. Supaya tidak dibelikan rokok harus ada pengendalian terhadap belanja. Tujuannya kan untuk kesejahteraan,” ujar Risma.
Masih adanya bansos yang tidak tepat sasaran juga menjadi perhatian serius Mensos.
“Sesuai UUD No 13 Tahun 2011. Untuk penerima manfaat itu daerah yang mengusulkan kepada kami, itu aja UU nya. Untuk fakir miskin datanya dari daerah. Daerah lah yang menggodok itu. Kalau ada yang tidak puas kami ada situs usul sanggah, menyanggah silakan, kalau ada yang tidak puas sampaikan kepada kami, akan kami cek ke lapangan,” tukasnya.
eka purwasih sbn
