suara banua news- MARTAPURA, Muhammad Wildan, salah satu Ketua Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) di Martapura Kabupaten Banjar, mengaku prihatin atas kurangnya perhatian pemerintah daerah, terhadap keberadaan BPK swasta.
PADAHAL mereka telah membuktikan komitmennya berada di garis terdepan, untuk memadamkan api disaat terjadi kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang terjadi saat ini di wilayah Kabupaten Banjar.
” Dengan peralatan serta logistik yang seadanya, BPK swasta tak surut langkah untuk memadamkan dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan”
” Api juga tidak hanya membakar lahan kering kerontang, tapi juga sudah mendekati pemukiman warga. Andai kita lengah, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak lebih parah,” jelasnya.
Untuk itu, dia mengharapkan adanya partisipasi pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana BPK swasta, agar petugas dan relawan yang bekerja di lapangan tidak mengalami kesulitan, dalam mengantisipasi melebarnya kobaran api, saat terjadi kebakaran.
“Kami cuma relawan BPK dan tidak semua kejadian kebakaran, bisa kami atasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Rahmat Saleh mengaku prihatin atas kondisi sarana dan prasarana BPK swasta yang dimiliki saat ini.
” Saya sangat prihatin kepada kawan kawan BPK swasta di bawah naungan Bumi Selamat Rescue (BUSER 690)yang berjumlah 149 unit dengan anggota berkisar sekitar 4.000 orang luput dari perhatian pemerintah daerah, ” kata Rahmat Saleh.
Dia juga menyatakan, bahwa keluhan relawan BPK sudah pihaknya sampaikan dalam rapat Banggar DPRD Kabupaten Banjar.
Dirinya juga mengusulkan relawan atau petugas BPK swasta diberikan asuransi kesehatan seperti BPJS, mengingat tugas relawan BPK penuh dengan resiko, sambungnya.
” Insya Allah semuanya akan kita perjuangkan. Sehingga BPK benar benar energik dan percaya diri berada di garis terdepan dalam penanganan kebakaran, ” lanjutnya. ***
gusdur sbn
