suara banua news- BANJARBARU, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Banjar atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2023.
SELAIN Kabupaten Banjar, WTP juga diberikan BPK RI kepada 12 Kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.
Untuk Kabupaten Banjar, LHP diterima langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie dari Ketua BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan Rahmadi di Kantor BPK RI, di Kota Banjarbaru.
Menurut Rahmadi, melalui perolehan opini WTP ini, diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.
” Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 13 kabupaten/kota se Kalsel atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” jelasnya.
BPK RI selalu mendorong pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tergambar beberapa indikator kesejahteraan pada pemerintah kabupaten/kota se Kalsel.
Salah satunya, dalam aspek kemiskinan. Presentase penduduk miskin terendah, terdapat pada Pemkab Banjar yakni sebesar 2,44 persen dan tertinggi HSU sebesar 6,25 persen.
Presentase penduduk miskin se-Kalsel ini, diakui Rahmadi sangat baik, karena masih jauh berada dibawah presentase nasional.
Namun, beberapa kabupaten seperti HSU, HST, Tabalong dan Balangan perlu meningkatkan upaya untuk menekan presentase penduduk miskin, dikarenakan presentasenya masih lebih tinggi dari pada tingkat provinsi yaitu sebesar 4,26 persen.
Pencapaian opini tertinggi dalam LKPD menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.
Sementara Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersyukur atas hasil LKPD tahun 2023 telah usai, dan Pemkab Banjar mendapatkan predikat WTP.
“Alhamdullah, ini semua berkat kerja tulus dan ikhlas semua perangkat daerah, sehingga kita mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut,” jelasnya.
Menurutnya, predikat WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.
“Menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, menjadi sebuah keharusan. Karena ini juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” lanjutnya. ***
