sbn- KALSEL, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) masih dalam penantian terhadap hasil audit lingkungan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap sejumlah perusahaan, khususnya tambang batu bara yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di berbagai wilayah.
AUDIT ini menjadi dasar untuk menentukan apakah ada pelanggaran lingkungan di balik bencana banjir yang berulang.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin, menyatakan bahwa audit KLH saat ini masih berlangsung, sehingga pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati sebelum mengambil langkah lanjutan.
Pernyataan itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1/2026).
“KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan selain karena hujan,” jelas Syarifuddin.
Menurutnya, audit tersebut penting untuk mengungkap penyebab banjir secara komprehensif.
“Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH,” katanya.
Syarifuddin menegaskan, hasil audit akan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Dia juga meminta masyarakat untuk bersabar hingga proses audit selesai. “Kami minta publik bersabar menunggu hasil audit KLH selesai terhadap dampak lingkungan yang menyebabkan banjir tersebut,” lanjutnya. ***
