sbn-MARTAPURA, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar tak sekadar soal kobaran api.
HINGGA Agustus 2026 tercatat lebih dari 4.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), menjadikan ancaman kesehatan sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani.
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama lintas sektor terkait, Selasa (1/9/2026).
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menekankan bahwa penanganan karhutla harus menyasar seluruh dampaknya, bukan hanya pemadaman api.
“Yang harus kita pikirkan sekarang bukan hanya bagaimana apinya dipadamkan, tetapi bagaimana masyarakat tetap terlindungi selama ancaman asap masih ada.”
Kualitas udara secara umum berada pada kategori sedang, namun sejumlah kawasan seperti Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk hingga Cintapuri tetap memantau aktivitas karhutla dan paparan asap.
DPRD mendorong Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan, termasuk pengadaan dan pendistribusian masker, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Dunia pendidikan juga tak luput terdampak. DPRD menyebut Dinas Pendidikan telah memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan jam belajar hingga beralih ke pembelajaran jarak jauh jika kondisi udara tidak memungkinkan.
Selain itu, kesejahteraan petugas di posko penanganan karhutla turut disoroti. Kebutuhan dasar, terutama bagi personel yang bertugas malam hari, harus terpenuhi.
DPRD telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan dukungan anggaran, termasuk kemungkinan pergeseran pos anggaran jika diperlukan.
“Api harus dipadamkan, masyarakat harus dilindungi, anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan, dan petugas di lapangan juga harus diperhatikan,” jelasnya Amiruddin.***
