suara banua news-KANDANGAN, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel XI yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selama 3 hari sejak 4 November hingga 6 November 2022 menuai protes dari Kontingen cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dalam even olahraga tingkat provinsi tersebut.
KHABARNYA, pemicu protes bermuara dari kepemimpinan wasit-juri. Hal ini yang disampaikan kontingen dari tim Forki Banjarmasin.
Pelatih karate dari tim Forki Banjarmasin, Bambang Sugiono mengungkapkan, banyak kesalahan-kesalahan para wasit dan juri dalam memimpin pertandingan.
“Sejak hari pertama hingga hari terakhir pelaksanaan pertandingan karate tersebut banyak menuai protes, ini karena kualitas wasit-juri yang tidak kompeten,” jelasnya.
Sebelumnya, lanjut Bambang, dari Pengprov Lemkari Kalsel sudah melayangkan surat keberatan ke Forki Kalsel atas ditugaskannya 11 dari 25 wasit-juri.
“Ada 11 wasit-juri yang statusnya berasal dari pihak yang ditolak sesuai hasil keputusan hukum yang final, mengikat dan berkekuatan tetap, tapi tetap ditugaskan. Ini jelas melanggar aturan hukum,” tegas Bambang yang juga Ketua Majelis Sabuk Hitam Pengprov Lemkari Kalsel.
Akibat dari tetap ditugaskannya 11 orang wasit-juri yang juga sertifikasinya sudah expired (tidak berlaku) tersebut akhirnya banyak kesalahan dilakukan saat bertugas tatami (arena pertandingan).
“Kesalahan dalam pemberian nilai, ada juga yang tidak menilai, juga pelanggaran yang mestinya diberikan malah tidak ada hal itu. Dan banyak lagi kesalahan dilakukan,” sambungnya.
Padahal, lanjutnya Bambang, cukup banyak wasit juri yang bersertifikasi Forki nasional yang kenyataannya tidak dipanggil untuk bertugas, sementara mereka update dengan peraturan pertandingan karena baru mengikuti Penataran di Kejurnas Forki di Padang, Sumatera Barat, bulan lalu.
“Mereka (wasit-juri) yang punya sertifikasi terbaru itu malah sebagian besar tidak dipanggil untuk bertugas,” jelasnya.
Jadi, tegasnya, protes-protes yang muncul bahkan sempat ricuh itu karena kepemimpinan wasit-juri yang sebagian besar tidak layak untuk ditugaskan.
Di cabor Karate ini Forki Kalsel menghadirkan wasit berlisensi WKF (World Karate Federation) Donald Kolopita untuk menjadi dewan wasit tetapi setelah melihat kondisi yang ada dia memilih tidak bertugas di pertandingan, sebaliknya hanya menonton.
“Ini menjadi pelajaran bagi Forki Kalsel. Mereka memaksakan melaksanakan Porprov Cabor Karate ini walaupun mengetahui bahwa sebenarnya 11 wasit-juri tersebut tidak bisa ditugaskan,” tegasnya lagi.
Pungkas Bambang, kasihan para atlet dari berbagai daerah yang sudah berlatih dalam waktu panjang, ternyata di pertandingan dikecewakan dengan kepemimpinan wasit-juri.
Made Ria, pengurus Forki Tabalong, mengatakan, pihaknya sangat kecewa atas kinerja perwasitan yang sebagian besar tidak update peraturan terkini.
“Atlet kami dirugikan. Akhirnya pada hari ketiga sebelum seluruh nomor pertandingan selesai, kami putuskan untuk balik kanan ke Tanjung meninggalkan dua nomor pertandingan yang mestinya atlet kami ikuti,” katanya.
H Noval Syahrizal, atlet karate dari Forki Hulu Sungai Tengah, mengungkapkan, di even sebesar Porprov semestinya wasit-juri yang ditugaskan adalah orang-orang yang berkualifikasi sesuai sertifikatnya.
“Bagaimana memberikan penilaian dan pelanggaran, kalau mereka tidak paham peraturan pertandingan,” tandasnya.***
foto : ilustrasi – net
