sbn- MARTAPURA, Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Banjar melalui revisi Peraturan Daerah (Perda).
HAL itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD, Rabu (11/11/2026).
Wakil Bupati Banjar Said Idrus menjelaskan bahwa revisi Perda ini dilakukan guna menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan perundang‑undangan nasional, yakni Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
“Penyesuaian ini penting agar tugas dan fungsi BPD memiliki landasan hukum yang relevan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Said Idrus.
Raperda tersebut memuat 10 pokok perubahan, meliputi keterwakilan perempuan, masa keanggotaan, persyaratan calon, pemberhentian dan PAW anggota, hak serta penghargaan purnatugas, laporan kinerja, kode etik, hingga peningkatan kapasitas BPD.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana di Ruang Paripurna Lantai II Gedung DPRD dan dihadiri unsur pimpinan dewan, jajaran eksekutif serta Forkopimda.
Pemkab Banjar berharap setelah disahkan, Perda yang baru dapat membuat BPD semakin kuat menjalankan fungsi pengawasan, menampung aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.***
