suara banua news – JAKARTA, Bupati Banjar H. Khalilurrahman dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menandatangani Komitmen Bersama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (10/03/2020)
SELAN BUPATI Banjar, ada 48 bupati / walikota yang juga menandatangani kesepakatan bersama Menteri PANRB tersebut.
Menurut Bupati Khalilurrahman, penandatanganan tersebut sebagai bentuk simbolisasi komitmen Pemkab Banjar, terhadap penerapan Mal Pelayanan Publik.
” Melalui penandatanganan ini, diharapkan bisa memberikan motivasi dan dukungan dalam menjalankan. serta menambah wawasan semua pihak tentang kebijakan MPP,” ujar bupati.
Selain itu, penandatanganan juga diharapkan dapat menghadapi segala tantangan termasuk melakukan sharing pengalaman One Single Submission (OSS).
Yang paling utama adalah MPP adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Apalagi di Kabupaten Banjar, hanya terdapat 210 pelayanan dari 22 instansi. Itu cukup.nyaman menjalankannya, didalam satu layanan terpadu.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, mengatakan antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.
“ MPP, menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” kata Tjahjo Kumolo.
Seperti diketahui, MPP merupakan pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Saat ini di Indonesia, tercatat ada 24 MPP yang dibangun di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
MPP hadir, sebagai Inovasi dan solusi pemerintah dalam mendobrak rutinitas terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.
Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau, sambungnya.
MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.
Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat karena cukup hadir pada satu tempat, mereka mendapatkan berbagai layanan. Di MPP ini, layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta.
Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.
“MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” lanjutnya Tjahjo Kumolo.
Dalam acara tersebut, Bupati Banjar juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Mokhammad Hilman, Kepala Bappedalitbang, Galuh Tantri Narindra, Kepala Diskominfo SP HM Aidil Basith dan sejumlah kepala SKPD lainnya di lingkup Pemkab Banjar. ***
suara banua news
***
